Kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilu pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan ini digelar untuk membatasi kekuasaan, memperluas partisipasi rakyat, dan menumbuhkan iklim demokrasi. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia di tengah perbedaan ideologi yang Bacajuga: Sejarah Hari Coblosan Pemilu 1955: Barat Relatif 1 Perdebatan pemilu 1955 dalam konstitusi. Perdebatan mengenai bentuk dan dasar negara Indonesia sudah berlangsung semenjak sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), suatu badan yang dibentuk Pemerintah Militer Jepang pada bulan April 1945. BPUPK merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang, yang 15 Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena: a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis viiiABSTRAK Bimo Bagas Basworo, Harian Rakjat Sebagai Alat Kampanye PKI Dalam Pemilu 1955.Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2019. Skripsi berjudul Harian Rakjat Sebagai Alat Kampanye PKI Dalam Pemilu 1955 bertujuan untuk meneliti peranan surat kabar Harian Rakjat untuk mengkampanyekan PKI pada pemilihan umum 1955. 29September 1955. Pemilu pertama setelah merdeka disambut SejarahNasional Indonesia VI. Palembang: Perpustakaan Prodi Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, halaman 40-50. Sejarah Pemilu di Indonesia dan Hasil Pemilu Tahun , 1977, 1982, 1999 dan 2004 15:08:00 POLITIK Sejarah Pemilu di Indonesia Tahun 1955 - Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemilusaat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis, karena berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif. Tahun 1955 Indonesia sedang mengalami kekacauan, di Madiun misalnya. Tengah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Setelahperistiwa G30S / PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu, partai-partai politik terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, antara penentang dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno. Lnt5ED. - Pemilihan umum pada 29 September 1955 tercatat sebagai pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Dalam Pemilu 1955, masyarakat memilih anggota-anggota parlemen DPR dan Konstituante, dan diikuti oleh 30 partai politik, serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon partai keluar sebagai pemenang Pemilu 1955 dengan jumlah suara dan kursi jauh mengungguli parta-partai lainnya. Nama Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi Partai Nasional Indonesia PNI 57 Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi 57 Partai Nahdlatul Ulama NU 45 Partai Komunis Indonesia PKI 39 Sebagai perbandingan, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Kristen Indonesia yang duduk di peringkat 5 dan 6, masing-masing mencatatkan perolehan suara dan serta sama-sama meraih 8 kursi. Perolehan tersebut berada jauh di bawah capaian partai yang keluar sebagai empat besar. Sejarah singkat Pemilu di Indonesia Dikutip dari laman Kepustakaan Presiden, Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Masyarakat memilih elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD. Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, pemilu dalam skala terbatas juga pernah dilakukan. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Volksraad, dimana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsungdan sebagaian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Arab, Indo-China dan Pribumi. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Wilopo mempersiapkan dan mengesahkan undang-undang pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilu sampai tahap kampanye, kemudian diganti Kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan pencoblosan sampai pemilu selesai. Pemilu 1955 terdiri dari dua tahap Pemilihan 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilihan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante Hasil Pemilu 1955 terdapat 260 kursi untuk DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Pemilu 1955 paling demokratis Diberitakan pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis. Terdapat sejumlah argumen yang menjelaskan mengapa pemilu 1955 kerap dipuji sebagai yang paling demokratis di antara pemilu lain. Argumen pertama adalah Pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Sangat bertolak belakang dengan pemilu selanjutnya di masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa sehingga terus menerus dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar, dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Pemilu 1955 juga bersih dari politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru bahkan sampai setelah Reformasi. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia, dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia PNI yang mengusung ideologi nasionalisme, bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama NU yang mengusung ideologi Islam, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Pemilu 1955 juga berhasil digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia satu dasawarsa, dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri seperti pemberontakan. Dalam kondisi demikian, Pemilu 1955 bisa berlangsung aman dengan jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66 persen dari pemilih terdaftar. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 Semester 1 Tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi Puskur, 2001 9. Sementara itu, Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh 1999 1 menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Sahabat pembelajar yang berbahagia, kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 semester 1 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan. Baca juga Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 1 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 2 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 3 Semester 1 Adapun contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan adalah sebagai berikut A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat! 1. Sebutkan 3 tiga sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal 1950-1959! 2. Sebutkan 3 tiga sebab pemerintah RI tidak dapat membangunan perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959! 3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang? 4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 5. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jelaskan jawaban kalian! B. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat! 1. Konferensi Meja Budar KMB menghasilkan keputusan penting, diantaranya a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI 2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena a. Semua negara anggota RIS mendukungnya b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda 3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi b. Dianggap condong ke Blok Barat c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR 4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Sukiman-Suwiryo d. Kabinet Ali Sastroamidjojo 5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis 6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka 7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah a. Sulawesi b. Kalimantan c. Jawa d. Sumatera 8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 empat partai besar, kecuali a. Partai Nasional Indonesia PNI b. Partai Indonesia Raya Parindra c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi d. Nahdatul Ulama NU 9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante 10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena a. Sesuai dengan UUDS 1950 b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 d. Sesuai dengan UUD 1945 C. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal .... 2. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959 sebagai akibat adanya persaingan antara .... dengan …. 3. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet .... 4. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .... 5. Cangkraningrat adalah kepala negara dari negara bagian .... Tujuan disajikannya contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan tiada lain adalah untuk mengisi dunia internet dengan hal-hal yang positif, yakni para peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui online. Harapannya, informasi yang disajikan tentang contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan, yang bersumber dari Buku Bse Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX bisa bermanfaat bagi para pembaca. Selamat belajar dan semoga cita-cita Anda bisa tercapai!